Achmad Sarjono
KOTA MALANG - Anggota KPU dan Bawaslu RI untuk periode 2022-2027 akhirnya terpilih. Para komisioner ini diharapkan tidak mengulang kasus yang pernah menimpa eks anggota KPU, Wahyu Setiawan.
Hal ini diungkapkan dosen Ilmu Politik UB, Wawan Sobari Ph.D. Ia menegaskan Komisioner KPU dan Bawaslu yang baru diharapkan punya integritas moral dan profesionalisme serta tidak mengulang kasus yang pernah menimpa Wahyu Setiawan.
“Jangan sampai kasus Wahyu Setiawan terulang lagi yang ditangkap oleh KPK itu sebab kasus itu menunjukkan anggota KPU bisa diintervensi oleh partai politik. Maka penting factor integritas moral tersebut, ” ucapnya kepada Humas FISIP, Kamis (17/2/2022).
Pria lulusan program Doktor Flinders University of South Australia ini menganggap tugas komisioner KPU dan Bawaslu periode mendatang lebih berat karena Pemilu 2024 berbeda daripada Pemilu sebelumnya.
“Sebab di tahun yang sama akan dilakukan semua pemilihan. Meski ada jeda 8 bulan antara Pemilu dan Pilkada tapi ini sejarah pertama di Indonesia sejak 1955 dilaksanakan pemilihan multi level pada tahun yang sama, ” ucap Wawan.
Menurutnya, komisioner akan menanggung beban berat bukan hanya teknis tapi juga beban berat dalam hal kompetisi politik yang terjadi. Wawan mencontohkan Bawaslu membuat indeks kerawanan Pemilu tapi selama ini berlandaskan pada Pilpres atau Pilkada saja.
“Namun tentu kerawanan Pemilu multi level di tahun yang sama akan berbeda. Bawaslu harus membuat tambahan variabel untuk menghitung indeks kerawanannya, ” sambungnya.
Dia juga mencontohkan anggaran yang diajukan untuk Pemilu 2024 sebesar 84 triliun. Baginya jumlah itu sangat besar dan sama dengan APBD Jatim selama 2 tahun.
“Tentu hal hal seperti ini akan memunculkan resiko politik penyelenggaraan. Karena itulah, dalam bahasa saya komisioner KPU dan Bawaslu harus tangguh baik fisik dan mental dalam momen penting ini, ” ujar Wawan.
Penulis beberapa makalah ilmiah ini menyebut nama nama anggota Komisioner KPU dan Bawaslu yang baru telah memiliki pengalaman baik di provinsi maupun nasional. Namun Wawan menganggap pengalaman saja tidak cukup sebab komisioner juga harus memiliki kecerdasan manajemen Pemilu.
“Kecerdasan akademis juga penting. Jadi tidak hanya soal teknis saja. Sebab Pemilu 2024 mereka akan menghadapi situasi yang tidak mudah karena juga jadi pertaruhan partai penguasa saat ini agar bisa kembali menang, ” papar alumni Magister Institute of Social Studies (ISS), Den Haag Belanda ini.
Meski beban Pemilu 2024 akan bertambah, namun Wawan Sobari menilai jumlah komisioner tidak perlu ditambah. Sebab yang paling penting adalah sistem pendukungnya.
“Semakin efisien lebih baik jumlah jangan diubah. Makin banyak orang resiko makin besar. Yang paling penting adalah sistem pendukungnya ya mulai kesekretariatan hingga KPUD nya, ” tegasnya.
Lebih lanjut, Wawan menyarankan Komisioner KPU dan Bawaslu selanjutnya harus memperhatikan kualitas pelayanan pada pemilik kedaulatan atau voters.
“Pertama tentu jangan sampai karena Pemilunya serentak kemudian kualitasnya menurun. Yang penting adalah gunakan prinsip pelayanan publik pada pemilik. Misal ini Pandemi belum selesai 2024 tentu keamanan pemilih tidak hanya soal intimidasi tapi juga keamanan kesehatan mereka saat menyalurkan hak suaranya, ” pungkasnya.
Untuk diketahui, anggota KPU RI terpilih adalah Betty Epsilon Iddros, Hasyim Asy’ari, M Afifudin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, August Mellaz .
Sementara anggota Bawaslu RI adalah Loly Suhenty, Puadi, Rahmad Bagja, Totok Hariyono, serta Herwyn Malonda. (Humas FISIP)
Updates. 
Siswandi 
Basory Wijaya 
